PT Kontak Perkasa | Pemerintah menargetkan pendapatan negara dalam RAPBN 2018 sebesar Rp 1.878,4 triliun atau naik 8,2 persen dari target tahun 2017 yang sebesar Rp 1.736,1 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dari proyeksi pendapatan negara sebesar Rp 1.878,4 triliun, pendapatan dari sektor perpajakan ditargetkan Rp 1.609,4 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 267,9 triliun.
“Ini lebih moderat dibanding dengan proyeksi pertumbuhan penerimaan pajak tahun ini yang ditargetkan di atas 14 persen. Kita bikin moderat agar tidak menimbulkan tekanan kepada kelompok ekonomi. Namun ini bukan berarti reformasi di bidang perpajakan mengendur,” katanya dalam jumpa pers Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2018 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Rabu 16 Agustus 2017.
BACA :
Membedah Rasio Utang Indonesia | PT Kontak Perkasa
Menurut Sri Mulyani, untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan terus melakukan reformasi perpajakan dan memanfaatkan momentum pelaksanaan perjanjian perpajakan internasional dengan mengefektifkan pelaksanaan Automatic Exchange of Information (AEoL), serta mencegah erosi perpajakan melalui pemindahan keuntungan (Base Erosion Profit Shifting). “Tentu kita juga akan terus meningkatkan edukasi ke masyarakat sehingga kepatuhan membayar pajak meningkat,” kata dia.
Dari sektor PNBP, pemerintah menargetkan penerimaan negara dari migas sebesar Rp 77,2 triliun dan dari non migas sebesar Rp 22,1 triliun. Sedangkan penerimaan negara dari sektor perbankan diperkirakan mencapai Rp 11 triliun dan non perbankan Rp 32,7 triliun. “Ini adalah dalam bentuk dividen,” katanya.
Sri Mulyani menambahkan, saat ini pendapatan negara terbesar berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp 15,4 triliun. Kemudian Kepolisian dan Kementerian Perhubungan. “Pendapatan BLU (Badan Layanan Umum) ini terutama dari Kementerian Keuangan yang berhubungan dengan sawit, kemudian Kementerian Kesehatan dari rumah sakit dan Menristekdikti (Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi) dari universitas,” ujar Sri
