PT KONTAK PERKASA FUTURES - Pengusaha Jakarta mendukung langkah pemerintah memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Namun demikian, Jakarta diharapkan tetap memiliki status khusus meski sudah tidak menjadi ibu kota.
Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, para pelaku usaha mendukung kebijakan pemerintah untuk memindahkan ibu kota. Terlebih tujuannya untuk meratakan pembangunan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.
"Karena ini merupakan kebijakan pemerintah kita pelaku usaha tentu mendukung rencana tersebut. Apalagi tujuannya adalah dalam rangka pemerataan pembangunan ekonomi. Kita pelaku usaha tentu menunggu konsep atau grand design ibu kota tersebut dari sisi tata kotanya sehingga pelaku usaha dapat berperan serta atau berinvestasi di sana," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Senin (26/8/2019).
Menurut dia, para pengusaha juga siap membantu pemerintah dalam membangun ibu kota baru yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) berlokasi di Kabupaten Panajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
"Karena untuk membangun ibu kota baru tentu ada yang menjadi tanggung jawab pemerintah, ada yang memang menjadi peluang bagi swasta seperti fasilitas pendukung misalnya hotel, kafe dan restoran, pusat perbelanjaan, perumahan, transportasi dan lain-lain," jelas dia.
Namun, lanjut Sarman, ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam proses pemindahan ibu kota, khususnya terkait dengan munculnya para spekulan tanah di lokasi ibu kota baru. Hal ini dinilai akan sangat merugikan para pengusaha dan investor yang ingin berkontribusi membangun ibu kota baru.
"Yang harus di waspadai adalah munculnya mafia-mafia tanah yang mengakibatkan harga tanah akan melonjak naik dan akan menyulitkan pelaku usaha yang akan investor. Ini agar serius di sikapi dan dijaga pemerintah," tandas dia.
