PT Kontak Perkasa | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) bersama Bank Indonesia tengah membahas jalan tol dengan menggunakan kartu elektronik pada Oktober 2017. Program tersebut saat ini masih diujicoba di beberapa ruas tol di Jakarta.
"Nanti pertengahan September kami ketemu lagi untuk beberapa progres hari ini. Jadi hari ini kita dapat laporan dari BI bahwa yang pada Mei cash less toll 23 persen, hari ini baru 28 persen itu pun terlihat dari dampak dari mudik kemarin ada diskon," ujar Menteri PU-Pera, Basuki Hadimuljono di kantornya, Senin (7/8).
Menurutnya, progress non tunai di seluruh ruas tol masih berjalan lambat. Sebab, lanjutnya, ada beberapa hal yang menjadi kendala, salah satunya jadwal penerapannya.
"Pertama tentang kampanye dan time schedulenya. Kemudian tentang kesepakatan dan dari bank-bank pelaksana itu," kata Basuki.
Di tempat yang sama, Gubernur BI Agus Martowardojo menyambut baik koordinasi tersebut. Kata Agus, selain BI dan Kemen PUPR ada dua pemangku kepentingan utama yakni badan usaha jalan tol dan perbankan. Agus juga mengatakan, sudah menyiapkan pada Oktober nanti transaksi di jalan tol dilakukan secara non tunai.
"Kita udah mengevaluasi kita sudah siapkan Oktober 2017 itu betul-betul transaksi di jalan tol dilakukan secara non tunai. Dan tadi kita berkesimpulan bahwa perlu ada kampanye dan kampanye itu tidak hanya kampanye harus disertai dengan paket. Misalnya ada diskon dan ada tawaran-tawaran khusus," terangnya.
Dia berharap agar bank-bank bisa menerbitkan kartu transaksi non tunai itu banyak. Agus pun meyakinkan kepada pihak bank jika sistem transkasi non tunai sudah berjalan.
"Tetapi juga kita harus yakinkan penerbitan kartu itu ada dimana-mana dan kalau mau menambah dana di dalam kartu harus dimungkinkan," ucapnya.
Agus menambahkan, Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono akan mengeluarkan peraturan menteri (Permen) yang menegaskan tentang transaksi non tunai di jalan tol. BI akan meyakinkan perbankan, bahwa semua mempunyai sistem yang baik dan transaKsi itu bisa dilakukan dengan lingkungan inter operate dan inter connected.
"Itu kami lakukan bisa dilakukan dengan efisien artinya tidak ada rente ekonomi dan bisa dinikmati oleh masyarkat luas. Jadi kami akan terus berupaya agar Oktober transkasi non tunai bisa terwujud," pungkasnya.
Ini alasan pemerintah paksa masyarakat bayar non tunai di jalan tol. Berikut seperti dirangkum merdeka.com.
.
1. Pengelolaan keuangan lebih baik
Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Gatot Trihargo mengatakan pemerintah menargetkan tahun depan semua gardu tol sudah menerapkan pembayaran non tunai. Saat ini Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sudah menyiapkan regulasi terkait pemberlakuan aturan tersebut.
"Rencananya, maksimal tahun 2018 semua jalan tol sudah melakukan sistem pembayaran non-tunai tersebut," kata Gatot saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/3).
Keputusan pemerintah melaksanakan sistem pembayaran non tunai di seluruh gardu tol di Indonesia bertujuan baik. Sebab, dengan melakukan hal tersebut, tata kelola keuangan akan semakin membaik.
"Pembayaran non tunai justru lebih bagus. Lebih mudah dan tidak perlu lagi ada uang pengembalian yang harus disediakan Jasa Marga yang biasanya bisa sampai Rp 12 milliar per hari itu," ungkap Gatot.
"Kalau penjaga gardu harus beri kembalian juga kan semakin lama, pengguna jalan tol juga mengantre lama. Kalau pakai kartu semua bisa cepat," tambahnya.
Selain itu, bank di bawah naungan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) juga telah menyatakan kesiapannya menyediakan kartu pembayaran untuk digunakan di gerbang tol.
Gatot juga menepis beberapa anggapan yang menyebut dengan sistem pembayaran non tunai maka Jasa Marga sebagai penyedia layanan akan melakukan pemecatan atau PHK terhadap karyawannya. Dia mengatakan justru jumlah karyawan akan ditambah seiring dengan rencana pembangunan jalan tol yang baru.
"Tidaklah, tidak ada seperti itu. Mereka tetap bekerja seperti biasa. Karena kan yang berubah itu sistem pembayaran, kalau yang lain lain tetap. Bahkan, akan dilakukan perekrutan karyawan baru mengingat BUMN sedang banyak merencanakan pembangunan tol baru. Yang tadinya 1.000 menjadi 2.000," ungkapnya.
2. Urai kemacetan
Pemerintah terus mempercepat kesiapan infrastruktur gardu tol non tunai. Pada 2018, ditargetkan seluruh gardu tol sudah tidak lagi menerima pembayaran tunai.
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, berharap generalisasi pembayaran tol menjadi non tunai bisa mengatasi masalah kemacetan antrean di pintu masuk tol.
"2018 sudah selesai semuanya karena memang sangat kita butuhkan sekali untuk mendapatkan suatu kecepatan antrian bisa teratasi dengan baik," tuturnya saat ditemui di Jakarta Convention Centre, Jakarta, Rabu (6/9).
Menhub Budi mengakui saat ini penyediaan gardu tol non tunai belum sepenuhnya rampung. Masih ada beberapa gardu yang masih menerima pembayaran tunai.
"Seperti yang disepakati kita akan mulai sekarang," kata Menhub Budi.
Sebelumnya, Direktur Operasi I Jasa Marga, Mohammad Sofyan mengatakan sebanyak 1.150 jalan tol milik Jasa Marga, 47 persen telah siap melakukan pembayaran sistem non tunai. Perusahaan akan terus mempercepat kesiapan berbagai infrastruktur agar dapat beroperasi 100 persen pada Oktober mendatang.
"Total gardu Jasa Marga itu sekitar 1.150. Jalan tol Jasa Marga yang jalan di induk maupun di anak perusahaan. Rata rata sudah 47 persen menggunakan gardu tol otomatis," ujar Sofyan.
SIMAK JUGA :
Bahaya Keracunan Makan Cokelat Setelah Mie
3. Pengembangan moda transportasi lebih mudah
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, menyatakan hadirnya sistem integrasi pembayaran memudahkan pengembangan moda transportasi massal. Sebab, dengan sistem ini, regulator memiliki gambaran data jumlah penumpang suatu moda untuk menetapkan kebijakannya.
"Itu bisa membuat kita menganalisis secara lebih cermat mana-mana saja daerah yang harus kita perbaiki, mana saja daerah yang mesti kita tutup. Dengan sistem pembayaran ini, masyarakat Jakarta dan kecenderungannya ke arah mana bisa diketahui," tuturnya di Jakarta Convention Centre, Jakarta, Rabu (6/9).
Menhub melanjutkan bahwa saat ini transportasi di Jabotabek belum mencukupi kebutuhan masyarakat. Saat ini, porsi transportasi umum baru 24 persen. "Pergerakan di Jabotabek itu ada 40 juta pergerakan dan angkutan umum itu baru bertanggung jawab atas 24 persen. Jumlahnya banyak tetapi angkutan umum belum maksimal," kata Menteri Budi.
Menhub Budi mengaku bangga dengan adanya moda transportasi massal seperti Commuter Line dan Transjakarta yang mampu mengangkut hingga jutaan penumpang per harinya.
"Saya pikir apa yang dilakukan oleh KAI dan commuter line jabotabek ini sudah memberikan suatu yang berharga di mana KRL itu bisa menampung 1 juta orang dan Transjakarta 400.000 orang," ujarnya.
Menteri Budi menilai, kondisi tersebut bisa semakin terbantu kelak jika MRT dan LRT sudah beroperasi. Namun demikian, demi kemudahan penumpang, maka sistem integrasi satu kartu untuk semua moda transportasi atau Electronic Fair Collection (EFC) perlu diwujudkan.
"Bayangkan kalau masing-masing (moda transportasi) keluarkan (kartu) dompet kita mungkin tebel. Oleh karenanya saya juga menyambut baik dengan adanya ini sehingga ego sektoral antara satu penyelenggara dan yang lain itu bisa disatukan," imbuhnya.
4. Sulit sediakan kembalian
Salah satu fokus Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk tahun ini adalah mendorong sekaligus meningkatkan penggunaan kartu pembayaran tol elektronik (e-toll card) Targetnya, rasio pengguna bisa mencapai 50-60 persen.
Direktur Utama Jasa Marga Adityawarman mengungkapkan, saat ini rasio pengguna e-toll card masih bervariasi. Di ruas-ruas padat, misalnya tol dalam kota Jakarta, tingkat penggunaan kartu ini mencapai 26 persen. Namun, di sebagian ruas lainnya, baru 11 persen.
"Kami akan sosialisasikan lagi, kami harapkan tahun ini bisa mencapai 50 hingga 60 persen," ujarnya.
Ada satu alasan unik yang mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini bertekad menggenjot penggunaan e-toll card. Rupanya, uang pecahan Rp 500 dan Rp 1.000 kini semakin sulit dicari.
Hal itu menghambat petugas di gardu pintu tol menjalankan transaksi. "Uang kembalian kecil sudah mulai susah dicari sekarang, tapi itu tetap harus kami sediakan, karena memang ada tarif tol yang dalam nominal tersebut," ungkapnya.
Kartu pembayaran elektronik menggandeng Bank Mandiri itu penggunaannya tumbuh 128 persen sepanjang 2009-2013.
Saat diterapkan pertama kali lima tahun lalu, nilai transaksi cuma Rp 4 juta. Pada 2013, pemasukan dari e-toll card sudah melampaui Rp 100 miliar.
Jasa Marga percaya, semakin tingginya penggunaan e-toll card juga berdampak pada antrean di pintu masuk dan keluar tol. Sehingga arus lalu lintas lebih lancar di jalan bebas hambatan yang mereka kelola.
"Waktu transaksi lebih cepat, dari segi keamanan karena tidak perlu ada uang cash juga lebih baik, kita tidak mau ada kerampokan. Perusahaan kami juga bisa lebih efisien," kata Adityawarman.
