Konstruksi Tol Pasuruan-Probolinggo Ambruk, PU Ambil Langkah Ini

Kontak Perkasa Futures | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan segera menyusun langkah pengendalian strategis untuk pembangunan konstruksi jalan tol. Salah satunya dipicu oleh ambruknya girder proyek tol Pasuruan-Probolinggo, Jawa Timur, hari ini.

Tak hanya itu, kata Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Arie Setiadi Moerwanto, menyebutkan sebelumnya juga ada kejadian ambruknya jembatan penyeberangan di jalan tol Bocimi pada 22 September 2017 lalu. "Penyusunan langkah pengendalian strategis diperlukan agar kejadian tidak berulang," ujarnya kepada Tempo di Jakarta, Ahad, 29 Oktober 2017.

Baca: 

Dorong Startup di Indonesia, Google Latih 1.200 Developer Lokal

Arie menjelaskan, insiden pertama terjadi saat jembatan tol Bocimi ambruk pada bulan lalu. "Dan hari ini girder proyek tol di Grati, Pasuruan juga jatuh, dan menyebabkan satu orang pekerja meninggal dan dua lainnya, terluka," katanya.

Kejadian ambruknya jembatan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) terletak di Desa Cimande Hilir, Kecamatan Caringing, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada akhir September lalu, kata Arie, menyebabkan satu orang pekerja tewas. Sementara pagi hari ini sekitar pukul 09.00 girder proyek tol Pasuruan-Probolinggo, Jawa Timur, ambruk. Kedua proyek itu masing-masing ditangani oleh PT Waskita Toll Road, anak usaha PT Waskita Karya Tbk. (Persero).

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Perusahaan Waskita Karya Shastia Hadiarti mengatakan pihaknya bersama instansi terkait masih melakukan investigasi. "Penyebabnya sedang diinvestigasi," kata Shastia saat dihubungi Tempo.

Shastia menuturkan timnya juga sedang mengkaji ambruknya konstruksi tol Pasuruan-Probolinggo yang menewaskan satu orang perkerja, dengan ambruknya konstruksi jembatan di Tol Bocimi yang juga menewaskan seorang pekerja. "Sementara sedang kami kaji apakah penyebabnya sama atau tidak," tuturnya. "Yang jelas kami selalu mengkaji dan memperbaharui aspek K3LMP (Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Lingkungan, Mutu dan Pengamanan) di masing-masing proyeknya."

Kontak Perkasa Futures 

Mobil Berbahan Bakar Hidrogen Buatan Toyota Laris | PT Kontak Perkasa Futures

PT Kontak Perkasa Futures | Sebagai salah satu perusahan otomotif  terbesar di dunia, Toyota, telah berhasil mengembangkan kendaraan berbahan bakar hidrogen (baca: FCV Mirai Mobil Pertama Toyota Berbahan Bakar Hydrogen).  Kendaraan yang dinamakan "Mirai" ini ternyata mendapat sambutan yang luar biasa. Sejak diluncurkan pada Desember 2014, sudah ada 1.500 orang yang memesan. Jumlah tersebut dinilai  sudah melewati batas ekspektasi.

Toyota mengklaim hanya menargetkan penjualan 700 unit hingga Desember 2015. 

Dengan kapasitas produksi saat ini, diperkirakan perusahaan itu membutuhkan waktu tiga tahun untuk memenuhi seluruh pesanan.

Sambutan positif tersebut membuat Toyota berencana menggenjot produksi Mirai. Hingga akhir tahun ini, produksi akan ditingkatkan hingga 2.100 unit. Toyota akan meningkatkan produksi hingga 3.000 unit pada 2017.

BACA JUGA : Begini Cara Toyota Ubah Angin dan Air Menjadi Hidrogen

Mirai diminati oleh para kaum urban yang kebanyakan berasal dari kalangan pebisnis menengah-atas di negara asalnya. Untuk pangsa luar negeri, Mirai akan dikenalkan lebih dulu di California, Amerika Serikat, tahun ini, menyusul kemudian Inggris, Jerman, dan Denmark.

Menurut Toyota, baterai Mirai dapat membuat mobil melaju lebih dari 650 kilometer. Jangkauan tersebut tiga kali lebih besar ketimbang mobil bertenaga listrik. Pengisian ulang baterai hidrogen pun diklaim hanya memakan waktu beberapa menit.

Pengembangan mobil hidrogen ini mendapat dukungan penuh pemerintah Jepang. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengimbau agar seluruh mobil negara menggunakan bahan bakar hidrogen. Pemerintah Jepang pun menyatakan dengan senang hati akan meresmikan stasiun pengisian bahan bakar hidrogen. Harga Mirai saat ini diperkirakan Rp 717 juta (off the road) jika dijual di Indonesia.

PT Kontak Perkasa Futures 

Kementerian Pertahanan Dapat Anggaran Terbesar Tahun Depan

PT Kontak Perkasa  | Pemerintah menetapkan anggaran belanja untuk kementerian dan lembaga (K/L) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 sebesar Rp 847,4 triliun. Nilainya naik Rp 33,4 triliun dibandingkan rancangan APBN (R-APBN) 2018.  

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan dana terbesar disalurkan kepada Kementerian Pertahanan. "Anggarannya mencapai Rp 107,7 triliun atau lebih tinggi dari usulan dalam R-APBN 2018 sebesar Rp 105,7 triliun," kata dia di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu, 25 Oktober 2017. 

Simak: Manfaatkan Momentum IHSG 6.000, Simak Saham Pilihan Ini

Anggaran terbesar lainnya diterima Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Nilainya mencapai Rp 107,4 triliun. Sementara pada 2017, jumlahnya Rp 102,7 triliun. 

Sementara lembaga yang menerima anggaran terbesar adalah Kepolisian RI yaitu Rp 95 triliun. Jumlahnya diikuti Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp 12,5 triliun.  

Berikut daftar 10 kementerian dan 10 lembaga penerima alokasi dana terbesar: 

 Kementerian 

1. Kementerian Pertahanan Rp 107,7 triliun

2. Kementerian PUPR Rp 107,4 triliun

3. Kementerian Agama Rp 62,2 triliun

4. Kementerian Kesehatan Rp 59,1 triliun

5. Kementerian Perhubungan Rp 48,2 triliun

6. Kementerian Sosial Rp 41,3 triliun

7. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Rp 41,3 triliun

8. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp 40,1 triliun

9. Kementerian Keuangan Rp 32,9 triliun

10. Kementerian Pertanian Rp 23,8 triliun

Lembaga

1. Kepolisian RI Rp 95 triliun

2. KPU Rp 12,5 triliun

3. Mahkamah Agung Rp 8,3 triliun

4. Kejaksaan Rp 6,4 triliun

5. DPR Rp 5,7 triliun

6. BIN Rp 5,6 triliun

7. Bawaslu Rp 5,6 triliun

8. BKKBN Rp 5,5 triliun

9. BPS 4,8 triliun

10. BPK 2,8 triliun

Askolani menuturkan setiap K/L akan menyalurkan dananya sesuai dengan prioritas pembangunan. Program yang diusulkan K/L akan dibahas dalam waktu dekat. Dia berharap Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN setiap K/L bisa selesai paling lambat di minggu kedua Desember. Dengan begitu, pelelangan proyek bisa segera dilakukan. 

PT Kontak Perkasa 

 

Ini Tahapan Pemblokiran Jika Anda Tidak Melakukan Registrasi NIK

PT Kontak Perkasa Futures  | Kementerian Komunikasi dan Informatika akan mulai membuka pendaftaran nomor kartu prabayar mulai 31 Oktober 2017 hingga 28 Februari 2018. Pemilik nomor telepon seluler, baik lama atau baru, wajib melakukan pendaftaran beserta nomor kartu keluarga dan nomor induk kependudukan (registrasi NIK) jika tidak ingin nomornya diblokir pemerintah.

Hubungan Masyarakat Kementerian Komunikasi dan Informatika, Noor Iza, yang dihubungi Tempo di Jakarta, Selasa, 24 Oktober 2017, mengatakan, jika hingga 28 Februari 2018 ada nomor yang belum diregistrasi, akan ada sanksi berupa pemblokiran terhadap nomor tersebut. Pemblokiran tidak langsung dilakukan secara total. 

Baca juga:  

Luncurkan Satelit Komunikasi, Perusahaan Israel Gandeng SpaceX | PT Kontak Perkasa Futures 

Lebih lanjut, ia menjelaskan, tahapan pemblokiran akan dimulai dengan pemblokiran panggilan dan pengiriman pesan keluar selama 30 hari. Artinya, dalam 30 hari itu, pemilik nomor tidak bisa menelepon dan mengirim pesan pendek, tapi masih bisa menerima panggilan dan pesan.

Jika sampai 30 hari belum diregistrasi, nomor tidak akan bisa menerima panggilan telepon dan pesan yang masuk selama 15 hari. Pada 15 hari selanjutnya, jika masih belum diregistrasi juga, nomor tidak bisa digunakan untuk berselancar di Internet.

“Total kalau sudah 60 hari dari 28 Februari belum juga diregistrasi, maka kartu akan hangus dan akan didaur ulang oleh provider,” ujarnya.

Menurut Noor, hingga Selasa, 24 Oktober 2017, sudah ada enam juta nomor yang melakukan registrasi menggunakan NIK dan nomor kartu keluarga. Padahal, kata Noor, registrasi resmi baru akan dibuka pada 31 Oktober.

“Registrasinya baru akan dibuka tanggal 31 Oktober nanti, lho, ya. Tenggat waktunya nanti di tanggal 28 Februari 2018,” ucapnya.

Adapun target jumlah kartu yang akan teregistrasi pada tanggal tersebut adalah 330 juta nomor.

Kewajiban registrasi NIK ini diatur melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Pelanggan dan atau calon pelanggan prabayar hanya perlu mengirimkan SMS ke 4444 dengan format tertentu, yang berisi data NIK dan nomor kartu keluarga yang sah.

PT Kontak Perkasa Futures